PONTIANAK – Pemerintah mulai mengimplementasikan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMA di Kalimantan Barat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang berada di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T). Dalam pelaksanaannya, SMA Negeri 1 Pontianak ditunjuk sebagai sekolah induk yang akan mengoordinasikan penyelenggaraan program tersebut di tingkat provinsi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan penunjukan SMA Negeri 1 Pontianak merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan seluruh anak Indonesia tetap memperoleh layanan pendidikan, meskipun berada di daerah dengan keterbatasan akses.
Menurutnya, Program PJJ menjadi salah satu dari lima pendekatan pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan, selain pembangunan sekolah satu atap, sekolah terbuka, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berbasis komunitas.
“Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi bagi daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Di Kalimantan Barat, SMA Negeri 1 Pontianak menjadi sekolah induk yang akan membina pelaksanaan program tersebut,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, proses pembelajaran akan memanfaatkan jaringan internet yang diperkuat dengan dukungan teknologi satelit Starlink sehingga peserta didik di wilayah pelosok tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring.
Selain menyediakan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan kurikulum, pelatihan guru, serta sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di daerah terpencil.
“Target kami adalah menghadirkan pendidikan bermutu yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini sulit memperoleh layanan pendidikan secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menilai implementasi Program PJJ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis yang selama ini dihadapi Kalimantan Barat.
Ia mengatakan kondisi wilayah yang luas, berbatasan langsung dengan negara tetangga, serta memiliki kawasan pedalaman, pesisir, dan perbatasan membuat pemerataan layanan pendidikan membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Program ini menjadi salah satu solusi agar anak-anak di daerah terpencil tetap mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa harus terkendala jarak,” ujarnya.
Norsan menjelaskan pelaksanaan PJJ akan melibatkan sekolah induk dan sekolah mitra yang saling berkolaborasi melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS) sebagai media utama pembelajaran.
Melalui sistem tersebut, proses belajar dapat berlangsung secara terstruktur dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berharap kehadiran Program PJJ mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah.
“Melalui pemanfaatan teknologi digital, kami ingin memastikan seluruh peserta didik, termasuk yang berada di wilayah terpencil, memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” kata Norsan.
Dengan dimulainya Program Pembelajaran Jarak Jauh pada Tahun Ajaran 2026/2027, pemerintah optimistis kesenjangan akses pendidikan antardaerah dapat terus diperkecil, sehingga pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
