JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya nasional mengatasi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Norsan, keberadaan Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional sekaligus mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia.
“Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Ini merupakan peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui perdagangan karbon yang dikelola secara baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan agar tetap lestari sekaligus memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah, termasuk memberikan kemudahan proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global.
Menurutnya, sektor kehutanan memegang peranan penting dalam pencapaian target E-NDC dan program Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi langkah nyata pemerintah membangun sistem perdagangan karbon yang lebih kredibel. Hutan Indonesia harus dipandang sebagai aset ekonomi hijau yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pusat data digital tersebut akan mengintegrasikan informasi penyerapan karbon dari seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan transparansi, mencegah praktik double counting, dan memperkuat kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kredit karbon Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi percepatan implementasi perdagangan karbon nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.
“Masyarakat internasional mulai melihat bahwa Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Ini menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim,” katanya.
Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, kepala daerah dari berbagai provinsi, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau di Indonesia.
