JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat” yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Ria Norsan, industri kelapa sawit selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui devisa ekspor. Karena itu, daerah-daerah penghasil sawit perlu memperoleh perhatian yang lebih proporsional agar manfaat ekonomi dari komoditas tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” ujar Ria Norsan.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan aspirasi kepada AKPSI mengenai pentingnya konsistensi pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, pemanfaatan kekayaan alam, termasuk sektor kelapa sawit, harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Selain itu, Ria Norsan menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan petani sawit melalui penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengusulkan agar daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 dari setiap kilogram tandan buah segar (TBS) yang diproduksi.
“Tadi kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), Mudyat Noor, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, tetapi merupakan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, tema “Sawit untuk Rakyat” mencerminkan komitmen bersama agar seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani hingga industri pengolahan, mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tema ‘Sawit untuk Rakyat’ merupakan semangat utama AKPSI. Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil,” ujarnya.
Mudyat juga mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di pasar global.
Selain aspek ekonomi, workshop turut membahas penguatan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. AKPSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong praktik perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip keberlanjutan.
“AKPSI berkomitmen penuh mendukung praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan bahwa pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Ia mengatakan pemerintah pusat berkomitmen memperkuat tata kelola sektor sawit melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
“Semangat ‘Sawit untuk Rakyat’ harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem kelapa sawit nasional,” ujarnya.
Wamendagri juga mengajak AKPSI untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada transparansi, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat ekonomi.
“Dengan integrasi kebijakan yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor kelapa sawit diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten penghasil sawit di Indonesia. Kegiatan ditutup dengan diskusi mengenai tantangan pasar global, penguatan hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi, serta strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat guna memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
