PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Kalimantan Barat di Ruang Kerja Sekda, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan yang dihadiri Kepala Bapperida Kalbar, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalbar, serta jajaran DPD REI Kalbar itu membahas berbagai strategi untuk mempercepat realisasi Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” tegas Harisson.
Menurutnya, percepatan pembangunan rumah subsidi harus dibarengi dengan penyederhanaan proses administrasi sehingga masyarakat maupun pengembang tidak menghadapi hambatan birokrasi.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memiliki persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan, mulai dari proses perizinan, kesesuaian tata ruang, hingga berbagai administrasi pendukung lainnya.
“Jangan sampai perbedaan kebijakan di daerah justru menghambat pembangunan. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama agar program ini berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Harisson juga menyoroti masih adanya sejumlah kendala di lapangan, seperti proses perizinan yang memakan waktu, persoalan sinkronisasi tata ruang, hingga laporan dugaan pungutan liar dalam pelayanan administrasi.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan mentoleransi praktik yang menghambat pelayanan publik dan meminta seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan transparansi serta profesionalisme aparatur.
“Kami ingin pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pengembang. Jika ditemukan praktik yang menghambat, tentu akan segera kita tindak lanjuti bersama pemerintah daerah terkait,” katanya.
Selain mempercepat pelayanan, Pemprov Kalbar juga mendorong sosialisasi Program 3 Juta Rumah dilakukan secara lebih masif agar masyarakat memahami berbagai kemudahan yang disiapkan pemerintah untuk memiliki rumah layak huni.
Sementara itu, Ketua DPD REI Kalbar, Baharudin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pengembang di lapangan.
Menurutnya, dukungan pemerintah menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Kami optimistis kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan REI akan mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 600.2/1/DISPERKIM.PR Tahun 2026 tentang Percepatan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, Pemprov Kalbar optimistis Program 3 Juta Rumah dapat berjalan lebih cepat sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kesempatan menikmati hunian yang layak dan berkualitas.
