JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang menjadi kekuatan ekonomi Kalbar.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor”, forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk membahas strategi memperkuat ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Harisson menegaskan bahwa di tengah tantangan fiskal dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, daerah dituntut semakin inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki.
“Daerah tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi unggulan yang kita miliki harus mampu dikelola secara optimal agar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki peluang besar untuk terus berkembang melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM berbasis produk lokal yang memiliki nilai tambah tinggi.
Ia menilai pengembangan potensi tersebut harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan daerah, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya produktivitas,” katanya.
Harisson juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi pembiayaan dengan berbagai lembaga keuangan agar pelaku usaha, khususnya UMKM, memiliki akses permodalan yang lebih luas.
Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, OJK, Bank Kalbar, serta perbankan nasional menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan produk unggulan daerah agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kolaborasi pembiayaan harus terus diperkuat agar UMKM dapat berkembang, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk mengembangkannya menjadi sumber pertumbuhan baru.
“Kita harus mampu memetakan potensi unggulan setiap daerah agar dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menilai pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada keberhasilan daerah dalam mengembangkan sektor unggulan masing-masing.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat hilirisasi, memperluas ekonomi digital, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Jika ekonomi daerah tumbuh kuat, maka pertumbuhan ekonomi nasional juga akan semakin kokoh,” katanya.
Melalui Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan sektor jasa keuangan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (wnd)
