PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah terjadi peningkatan signifikan jumlah titik panas dan luas lahan terbakar pada awal tahun 2026. Upaya mitigasi dini dan penguatan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih kering.
Mewakili Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr Harisson, menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang digelar di Balai Petitih, Kamis (16/4/2026).
Dalam sambutannya, Harisson mengungkapkan bahwa kondisi karhutla pada triwulan pertama tahun ini menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang dihimpun, luas lahan yang terbakar selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 10.601,85 hektare, atau meningkat sekitar 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat seluas 470,09 hektare.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat sebanyak 5.273 titik panas terdeteksi di berbagai wilayah Kalimantan Barat hingga akhir Maret 2026.
“Kondisi ini menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak lengah. Penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, cepat, dan mengedepankan langkah-langkah mitigasi sejak dini,” ujar Harisson.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Nomor 97/BPBD/2026 yang berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026.
Menurut Harisson, penetapan status tersebut mempertimbangkan karakteristik wilayah Kalbar yang didominasi kawasan hutan dan lahan gambut, sehingga memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran saat musim kemarau.
Berbagai langkah strategis juga terus dilakukan, mulai dari pembentukan Komando Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api. Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan dukungan helikopter patroli dan helikopter water bombing kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) pada 14–18 April 2026 sebagai upaya menjaga ketersediaan curah hujan serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan melalui penyegelan sejumlah lokasi yang terindikasi melanggar ketentuan.
Harisson menambahkan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kalimantan Barat pada Juli hingga Agustus diperkirakan berada di bawah kondisi normal. Sementara puncak kemunculan titik panas diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Menghadapi kondisi tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan agar potensi karhutla dapat ditekan sejak dini.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, unsur Forkopimda, serta sejumlah instansi vertikal yang berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
