PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin sebagai upaya melindungi kesehatan anak dan mewujudkan generasi yang sehat, kuat, serta berkualitas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bertajuk Peran Strategis Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam Memperkuat Program Imunisasi Rutin yang digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (17/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Drs Y Anthonius Rawing, mewakili Gubernur Kalbar, bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalbar,Erlina.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina, menegaskan bahwa keberhasilan program imunisasi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, imunisasi merupakan investasi penting untuk melindungi anak sejak dalam kandungan hingga usia balita dari berbagai penyakit yang dapat dicegah.
“Melalui pertemuan ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh imunisasi secara lengkap sesuai jadwal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat mewujudkan generasi Kalimantan Barat yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.
Erlina menambahkan, penguatan peran Posyandu, kader kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pelayanan imunisasi hingga ke tingkat desa.
Ia berharap sinergi yang dibangun mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sekaligus mendorong tercapainya target cakupan imunisasi nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat melalui sambutan tertulis yang dibacakan Anthonius Rawing menegaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular dan menurunkan angka kesakitan maupun kematian pada anak.
“Program imunisasi rutin bukan hanya melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui capaian imunisasi di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data tahun 2025, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) baru mencapai 55 persen dari target nasional sebesar 80 persen. Sementara cakupan Imunisasi Balita Lengkap (IBL) tercatat 42,7 persen dari target 70 persen, sedangkan imunisasi campak-rubella hingga Juli 2025 baru mencapai 33,6 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dan memerlukan langkah yang lebih terintegrasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan keberhasilan program imunisasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, tokoh agama dan adat, dunia pendidikan, sektor swasta, hingga mitra pembangunan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap lahir berbagai rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat pelaksanaan program imunisasi, sekaligus memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh anak, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
Pertemuan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Kesehatan RI, organisasi profesi, mitra pembangunan internasional, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan cakupan imunisasi di Kalimantan Barat. (sma/nzr)
