KETAPANG – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat pengawasan terhadap dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memastikan makanan yang diterima peserta didik aman, sehat, dan memenuhi standar kebersihan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat meninjau pelaksanaan Program MBG di SMA Negeri 1 Ketapang bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Sy Faisal Indahmawan Alkadri, Minggu (4/5/2026).
Dalam kunjungannya, Ria Norsan menilai kualitas menu yang disajikan kepada siswa sudah memenuhi kebutuhan gizi. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya ditentukan oleh kandungan nutrisi, melainkan juga harus didukung oleh proses pengolahan makanan yang higienis dan sesuai standar kesehatan.
Menurutnya, setiap dapur penyedia makanan wajib memiliki fasilitas pendukung yang memadai, seperti akses air bersih dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, kata dia, tidak boleh digunakan untuk melayani program MBG.
“Kami ingin memastikan seluruh makanan diproses di tempat yang aman dan memenuhi standar kesehatan. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt Kepala Disdikbud Kalbar, Sy Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan pihaknya akan meningkatkan monitoring terhadap seluruh sekolah dan mitra penyedia makanan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kualitas makanan yang diterima siswa, tetapi juga mencakup kebersihan dapur, proses pengolahan, penyimpanan bahan pangan, hingga mekanisme distribusi makanan ke sekolah.
“Kami akan melakukan evaluasi secara berkala agar seluruh tahapan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Selain meninjau pelaksanaan MBG, rombongan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melihat langsung kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 1 Ketapang. Dari hasil peninjauan tersebut, sekolah dinilai memerlukan penataan dan revitalisasi untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih nyaman.
Pemerintah Provinsi Kalbar berencana mengusulkan revitalisasi sekolah tersebut mulai tahun anggaran 2027, termasuk penataan lingkungan sekolah agar memiliki ruang terbuka dan fasilitas belajar yang lebih representatif.
Melalui penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis yang dibarengi peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, Pemprov Kalbar berharap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas pembelajaran peserta didik di Kalimantan Barat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
