SEMARANG – Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Barat berhasil menempati peringkat keempat terbaik nasional dengan skor 86,17, sekaligus menjadi provinsi dengan capaian indeks demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Sonny Harry B. Harmadi, pada kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Capaian ini menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kinerja lembaga demokrasi.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat yang dinilainya telah berperan menjaga iklim demokrasi yang aman, damai, dan kondusif.
“Prestasi ini adalah hasil kerja bersama. Demokrasi di Kalimantan Barat tumbuh dengan baik karena adanya partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat yang tetap terjaga, serta penyelenggaraan pemilu yang berlangsung aman dan tertib,” ujar Norsan.
Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas capaian daerah, tetapi juga menjadi pengingat agar seluruh pemangku kepentingan terus menjaga kualitas demokrasi melalui pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menilai peningkatan kualitas demokrasi juga harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Indeks Pembangunan Manusia memiliki kaitan erat dengan kualitas demokrasi. Saat ini IPM Kalbar telah mencapai 72,09 dan ke depan kita menargetkan bisa meningkat hingga 75. SDM yang berkualitas akan melahirkan demokrasi yang semakin matang,” katanya.
Ria Norsan menegaskan, Pemprov Kalbar akan terus memperkuat pendidikan politik, meningkatkan transparansi pemerintahan, memperluas ruang partisipasi publik, serta mempererat kolaborasi dengan media massa dan organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya tercermin dari tingginya angka indeks, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan, rasa aman, serta kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Demokrasi adalah fondasi pembangunan. Karena itu, prestasi ini harus terus dijaga agar Kalimantan Barat tetap menjadi daerah yang damai, inklusif, dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas demokrasi nasional terus berkembang.
Ia berharap seluruh pemerintah daerah memanfaatkan hasil evaluasi IDI sebagai dasar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga stabilitas politik yang sehat dan berkelanjutan.
Keberhasilan Kalimantan Barat menembus empat besar nasional sekaligus menjadi yang terbaik di Pulau Kalimantan menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, penyelenggara pemilu, media, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
