PONTIANAK – Meski berhasil mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sepanjang sejarah dengan nilai 72,09 pada 2025, Kalimantan Barat masih menjadi provinsi dengan IPM terendah di Pulau Kalimantan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalbar memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Menurut Norsan, capaian IPM yang terus meningkat merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan IPM harus tercermin dari semakin mudahnya masyarakat memperoleh pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan ekonomi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar memperkuat berbagai program pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menggencarkan program internet gratis untuk sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, subsidi pendidikan, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) guna menekan angka putus sekolah.
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Berbagai program akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tegas Norsan.
Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan primer, pengembangan lima rumah sakit regional, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Sementara di bidang ekonomi, Pemprov Kalbar menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, pembangunan sanitasi, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, hingga penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Menurut Norsan, seluruh program tersebut harus berjalan secara terpadu karena kualitas pembangunan manusia tidak dapat ditingkatkan hanya melalui satu sektor.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menilai Kalbar memang masih berada di posisi terbawah di Pulau Kalimantan dari sisi IPM. Namun, laju peningkatan IPM Kalbar sudah melampaui rata-rata nasional sehingga menunjukkan arah pembangunan yang positif.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah mempertahankan percepatan tersebut melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang didukung data pembangunan yang akurat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, integrasi data antarlembaga menjadi faktor penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. BPS juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan penyusunan berbagai program pembangunan untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat.
