JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa kolaborasi melalui TSBLP menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Menurutnya, program CSR harus diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar bersifat seremonial.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi juga meningkat menjadi 65,06 persen, cakupan layanan air minum mencapai 84,30 persen, dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen.
Meski demikian, menurutnya, kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97, sehingga dukungan sektor swasta melalui program CSR menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program tersebut mencakup sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Ria Norsan mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan program CSR untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa.
Selain itu, ia mengajak seluruh perusahaan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan bank milik daerah. Ia juga mengapresiasi perusahaan yang telah menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh bagi pekerja di Kabupaten Ketapang sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Gubernur turut mengingatkan pentingnya kepatuhan administrasi perusahaan, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat serta pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan semangat Pancasila dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perusahaan di wilayah Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal menjalankan program CSR, terutama dalam pembenahan lingkungan sekitar.
“Pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Krisantus mengajak dunia usaha memperkuat ekonomi kerakyatan, mendukung pertumbuhan UMKM, serta memperluas investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan IPM Kalimantan Barat.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR diharapkan menjadi tonggak penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Bidang Perencanaan Tim Fasilitasi TSBLP, jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama PT Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan perusahaan, serta mitra kerja terkait.
