PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memimpin rapat evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Forum Group Discussion (FGD) Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pilar utama kemandirian fiskal. Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan meningkatkan dan mengelola PAD secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi bersama. Kita harus melihat secara objektif potensi pendapatan daerah yang masih belum tergali dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkannya,” ujarnya.
Ia meminta seluruh OPD penghasil pendapatan melakukan evaluasi menyeluruh berbasis data dengan memetakan potensi, mengidentifikasi kendala, serta menyusun langkah perbaikan yang terukur agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.
Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa beberapa sektor telah menunjukkan tren positif terhadap penerimaan daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan retribusi pelayanan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan penguatan pengawasan dan optimalisasi agar kontribusinya terhadap PAD semakin meningkat.
Krisantus juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pendapatan yang transparan dan akuntabel.
“Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Masyarakat harus mengetahui ke mana uang pajak dan retribusi digunakan. Ketika pemerintah terbuka, kepatuhan masyarakat untuk membayar kewajiban juga akan meningkat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pendataan terpadu di perusahaan-perusahaan. Pendataan tersebut bertujuan memastikan kepatuhan terhadap berbagai kewajiban perpajakan daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, hingga Pajak Alat Berat.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan meningkatkan penertiban kendaraan berpelat luar daerah melalui kerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar. Langkah tersebut dilakukan dengan mendata kendaraan nonpelat KB serta mengimbau pemilik kendaraan untuk melakukan mutasi masuk ke Kalimantan Barat. Kebijakan serupa juga akan diterapkan kepada showroom kendaraan bekas yang masih menggunakan pelat luar daerah agar segera melakukan balik nama.
Di sektor energi, Krisantus mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan mengimbau perusahaan membeli bahan bakar melalui penyalur resmi yang terdaftar di Bapenda Kalbar sehingga kontribusi pajaknya dapat tercatat secara maksimal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melanjutkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui penghapusan sanksi administratif atau denda. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pokok pajak.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi juga menjadi fokus pemerintah daerah melalui perluasan layanan e-Samsat dan berbagai kanal pembayaran elektronik. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Tak hanya itu, Krisantus turut mengungkapkan rencana pengembangan konsep Virtual Office untuk memfasilitasi pekerja dan profesional dari luar daerah agar memiliki NPWP cabang di Kalimantan Barat. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi hasil pajak penghasilan terhadap pendapatan daerah.
Menutup rapat, Wakil Gubernur meminta seluruh hasil pembahasan dalam FGD SIKADA segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana aksi yang terukur dan dievaluasi secara berkala.
“Target kita jelas, PAD Kalbar harus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan sinergi seluruh pihak, saya yakin kita dapat mewujudkan Kalimantan Barat yang semakin mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
