PONTIANAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap menjadi prioritas meskipun hasil pemantauan satelit tidak menunjukkan adanya titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Barat.
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan nihilnya hotspot berdasarkan pemantauan Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio pada 9 Juni 2026 tidak menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan. Seluruh personel tetap menjalankan patroli rutin dan pemantauan di kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran.
“Meski tidak ada hotspot yang terpantau, kami tetap meningkatkan pengawasan di lapangan. Tujuannya memastikan tidak ada titik api yang luput dari pantauan dan mencegah kebakaran meluas,” kata Daniel.
Ia menjelaskan, patroli dilakukan sebagai langkah deteksi dini, terutama di wilayah yang sebelumnya pernah mengalami kebakaran lahan. Selain memantau kondisi lapangan, petugas juga memastikan proses pendinginan di lokasi bekas kebakaran berjalan optimal untuk mencegah munculnya kembali bara api.
Di Kabupaten Kubu Raya, tim gabungan masih melaksanakan pendinginan di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya. Lahan yang sebelumnya terbakar seluas sekitar empat hektare sebagian besar telah berhasil dipadamkan, namun beberapa titik masih memerlukan penanganan lanjutan karena ditemukan sisa bara.
Sementara itu, patroli pencegahan juga terus dilakukan di Kabupaten Sambas, khususnya di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh. Meski kebakaran yang melanda kawasan tersebut telah berhasil dipadamkan, pemantauan tetap dilaksanakan sebagai langkah antisipasi agar api tidak kembali muncul.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Ketapang. Kebakaran lahan di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, telah berhasil dikendalikan, namun petugas tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan situasi benar-benar aman.
Daniel menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla yang berlaku hingga 15 November 2026. Status tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau.
Selain mengerahkan patroli darat, BPBD Kalbar juga menyiagakan dukungan udara berupa helikopter patroli dan helikopter water bombing agar dapat segera dioperasikan apabila terjadi peningkatan aktivitas kebakaran.
Daniel mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia juga mengajak warga segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Keberhasilan mencegah karhutla tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula potensi kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas,” pungkas Daniel.
