PONTIANAK – Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Sabtu (23/5/2026).
Forum yang mempertemukan para wali kota se-Kalimantan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, meningkatkan kapasitas fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEKSI Regional Kalimantan. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif.
“Kemampuan fiskal daerah sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan. Daerah yang memiliki fiskal kuat akan lebih leluasa menghadirkan program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Harisson.
Ia mengungkapkan, Kalimantan Barat saat ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen, tertinggi di Pulau Kalimantan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sektor-sektor produktif lainnya.
Menurut Harisson, pembangunan ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang lebih merata, terutama bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah penghasil juga perlu memperoleh manfaat yang lebih besar agar pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9 persen pada 2029 sebagai bagian dari kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Harisson menilai penguatan investasi harus dibarengi dengan perhatian terhadap sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan yang menjadi penopang utama daya beli masyarakat.
“Selain investasi, sektor pertanian, nelayan, dan perkebunan rakyat harus terus diperkuat karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Harisson juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak atas keberhasilannya menjaga stabilitas inflasi daerah, yang dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengajak seluruh pemerintah daerah terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, daerah perlu menggali potensi pembiayaan baru, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus lebih efektif, efisien, dan fokus pada program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Fatoni menilai forum APEKSI menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan fiskal di masa mendatang.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI sekaligus Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan forum tersebut menjadi sarana memperkuat kerja sama antarkota di Kalimantan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Ia berharap keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah di Kalimantan.
Melalui Rapat Kerja APEKSI Regional Kalimantan 2026, pemerintah kota se-Kalimantan berkomitmen memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih merata demi mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. (wnd/ica)
