PONTIANAK – Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan dan pelaku UMKM menjadi fokus pembahasan dalam audiensi Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan Anggota Komite III DPD RI, Hj. Erlinawati, di Ruang Kerja Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (28/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perwakilan daerah di tingkat pusat, serta organisasi perempuan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain menjalankan tugas sebagai Anggota DPD RI yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, Erlinawati juga hadir sebagai Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalimantan Barat dan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari peningkatan kapasitas perempuan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis keluarga. Pemerintah daerah dan DPD RI sepakat bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi sekaligus pilar ketahanan keluarga.
Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Erlinawati dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat, baik melalui DPD RI maupun organisasi yang dipimpinnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, terutama dalam menciptakan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing.
“Kami menyambut baik sinergi ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung berbagai program pemberdayaan perempuan dan penguatan UMKM agar mampu berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menambahkan, organisasi perempuan memiliki peran strategis dalam memperluas akses pelatihan, pendampingan, hingga pengembangan usaha yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Sementara itu, Erlinawati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi keluarga.
Menurutnya, perempuan tidak hanya berperan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan dan pengembangan UMKM.
“Kami ingin memastikan perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Ketika ekonomi keluarga kuat, maka ketahanan masyarakat juga akan semakin kokoh dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Ia juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perempuan, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar berbagai program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Melalui audiensi tersebut, diharapkan lahir berbagai kolaborasi konkret yang mampu memperkuat peran perempuan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
