PONTIANAK – Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan keluarga agar lebih terarah, terpadu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Sinkronisasi dan Integrasi Program Kerja TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Hotel Orchard, Pontianak, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan dibuka oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Ria Norsan, didampingi Ketua Bidang I TP PKK Provinsi Kalbar, Donata Dirasig Krisantus Kurniawan, serta dihadiri jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Erlina menegaskan bahwa TP PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi yang erat dengan seluruh perangkat daerah.
“Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara TP PKK dan pemerintah daerah agar seluruh program dapat berjalan selaras, saling mendukung, dan dilaksanakan secara maksimal di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program kerja TP PKK Tahun 2026 mencakup berbagai sektor, mulai dari pembinaan karakter keluarga, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, hingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Seluruh program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi berbagai OPD.
Karena itu, sinkronisasi program dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta memastikan setiap program tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti meningkatnya kesejahteraan keluarga, menurunnya angka stunting, dan membaiknya kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Erlina menjelaskan bahwa Pokja I berfokus pada penguatan karakter keluarga, pengamalan Pancasila, serta perlindungan perempuan dan anak. Pokja II menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan keluarga dan pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan digitalisasi usaha.
Sementara itu, Pokja III diarahkan pada penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal, dan pengelolaan rumah tangga yang adaptif. Adapun Pokja IV berfokus pada peningkatan kesehatan keluarga, termasuk percepatan penurunan stunting, penanganan angka kematian ibu dan bayi, serta edukasi kesehatan remaja.
Menurut Erlina, seluruh program tersebut akan lebih optimal apabila diintegrasikan dengan program kerja perangkat daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya peran kader PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat yang mampu menjangkau hingga tingkat desa dan keluarga.
Selain itu, Erlina mengingatkan seluruh pengurus TP PKK, khususnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, untuk aktif mengikuti setiap kegiatan organisasi sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat kelembagaan dan mendukung pembangunan daerah.
“Kita harus terus meningkatkan koordinasi, memperkuat kapasitas kader, dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh perangkat daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Melalui rapat sinkronisasi ini, TP PKK Provinsi Kalimantan Barat bersama perangkat daerah berkomitmen memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program kerja, dan menghadirkan berbagai inovasi pemberdayaan keluarga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
