JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk mendorong percepatan sejumlah proyek prioritas nasional yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pengembangan ekonomi Kalimantan Barat. Wagub didampingi Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain, serta jajaran teknis terkait.
Salah satu agenda utama yang disampaikan adalah optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Menurut Krisantus, status tersebut harus didukung dengan infrastruktur konektivitas yang memadai, terutama percepatan pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
“Pelabuhan Kijing memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang ekspor Kalimantan Barat. Namun, potensi tersebut harus ditopang dengan akses jalan yang memadai agar distribusi logistik menjadi lebih efisien dan daya saing daerah semakin meningkat,” ujarnya.
Selain pembangunan jalan tol, Pemerintah Provinsi Kalbar juga mengusulkan pengerukan alur Sungai Kapuas guna menjaga kelancaran arus pelayaran menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak. Sedimentasi yang terus terjadi dinilai menjadi tantangan bagi aktivitas transportasi laut dan distribusi barang.
Dalam audiensi tersebut, Krisantus juga menyoroti pentingnya evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar selaras dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah. Menurutnya, penyesuaian tata ruang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan strategis, termasuk penyelesaian persoalan pertanahan, aktivitas pertambangan rakyat, serta perlindungan hak masyarakat adat.
“Kebijakan tata ruang harus mampu menjawab kondisi riil di lapangan. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan berjalan efektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kalbar turut mendorong keberlanjutan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebagai dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang menjadi jalur utama distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh usulan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Barat dapat segera terwujud, sehingga mampu memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
