PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperluas berbagai program di sektor pendidikan sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan akses pendidikan, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, hingga penanganan anak yang belum menikmati pendidikan formal.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan yang merata dan berkelanjutan.
Menurutnya, investasi di bidang pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan merupakan modal utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah,” ujarnya.
Salah satu program yang terus dikembangkan adalah penyediaan layanan internet gratis di sekolah. Setelah diterapkan pada sejumlah sekolah percontohan, program tersebut kini diperluas secara bertahap agar semakin banyak peserta didik, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses digital, dapat memanfaatkan teknologi dalam proses belajar.
Selain mendukung transformasi digital, pemerintah juga melanjutkan bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB swasta. Program tersebut ditujukan untuk membantu keluarga yang mengalami kendala ekonomi sekaligus menekan angka putus sekolah.
“Pemerintah ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan biaya,” kata Norsan.
Di sisi lain, Pemprov Kalbar terus berupaya menurunkan jumlah anak yang belum mengakses pendidikan formal. Melalui Program Desa Sakti, pemerintah bekerja sama dengan perangkat desa untuk mendata sekaligus mengembalikan anak-anak yang belum bersekolah agar memperoleh layanan pendidikan sesuai jenjangnya.
Upaya tersebut juga diperkuat dengan berbagai program pendukung, seperti pengembangan pendidikan kesetaraan, pembinaan sekolah unggulan, serta revitalisasi fasilitas kebudayaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat.
Berbagai langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat menjadi salah satu indikator membaiknya kualitas pembangunan di sektor pendidikan dan sumber daya manusia.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan IPM melalui pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Norsan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar setiap anak di Kalimantan Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Semakin luas akses yang kita berikan hari ini, semakin kuat pula fondasi pembangunan Kalimantan Barat di masa mendatang,” pungkasnya.
