PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya penguatan birokrasi yang adaptif, lincah (agile), dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, birokrasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula Garuda, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Norsan mengatakan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya sebatas perubahan regulasi atau istilah, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan cara kerja aparatur pemerintahan agar lebih terbuka, adaptif, dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan.
“Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lurah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dituntut menjadi pemimpin wilayah yang mampu memahami persoalan masyarakat serta menghadirkan berbagai inovasi sesuai kebutuhan warganya.
Menurut Norsan, terdapat 99 kelurahan di Kalimantan Barat yang menjadi ujung tombak pelayanan publik di kawasan perkotaan. Karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan para lurah akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka berbagai persoalan di akar rumput dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam bidang literasi digital, komunikasi publik, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Aparatur kelurahan, menurutnya, harus mampu menjadi penggerak perubahan dan tidak hanya bekerja secara administratif maupun rutinitas semata.
Selain itu, Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari lurah, camat, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong,” katanya.
Melalui Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
