Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat upaya mitigasi bencana sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki potensi tinggi terhadap banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), puting beliung, gempa bumi, hingga gelombang pasang.
Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan mitigasi merupakan tahapan penting dalam penanggulangan bencana karena dilakukan sebelum bencana terjadi sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Mitigasi adalah investasi keselamatan. Semakin baik kesiapsiagaan yang dibangun, maka semakin kecil risiko korban jiwa maupun kerugian yang ditimbulkan ketika bencana terjadi,” ujar Daniel.
Menurutnya, BPBD Kalbar terus mengembangkan berbagai strategi untuk memperkuat ketangguhan daerah, mulai dari penguatan kebijakan dan regulasi kebencanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.
Selain itu, sistem peringatan dini juga terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemantauan kondisi cuaca, serta penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat agar potensi bencana dapat diantisipasi sejak dini.
“Kami juga mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti rehabilitasi hutan, perlindungan kawasan mangrove, pengelolaan daerah aliran sungai, serta pengendalian alih fungsi lahan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana,” jelasnya.
Daniel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam upaya mitigasi bencana di Kalimantan Barat. Di antaranya luasnya wilayah, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan akses di daerah pedalaman dan perbatasan, serta perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana.
Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya sadar bencana juga masih menjadi pekerjaan bersama yang harus terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPBD Kalbar terus mengimplementasikan berbagai program, seperti pemetaan risiko bencana di seluruh kabupaten dan kota, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), penguatan kelembagaan kebencanaan, pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana, hingga peningkatan kapasitas relawan.
“Mitigasi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat agar budaya sadar bencana semakin kuat,” kata Daniel.
Ia menambahkan, BPBD juga terus memperkuat sistem informasi dan komunikasi kebencanaan melalui pemanfaatan media digital, sirene peringatan dini, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar setiap potensi ancaman dapat segera ditindaklanjuti.
Daniel mengimbau masyarakat untuk mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, menyiapkan rencana evakuasi keluarga, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta tidak mengabaikan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
“Prinsip utama dalam penanggulangan bencana adalah mencegah sebelum terjadi, siap saat terjadi, dan bangkit lebih kuat setelah bencana. Dengan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, kita dapat membangun Kalimantan Barat yang semakin tangguh terhadap bencana,” pungkas Daniel.
