PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Negeri Sarawak sepakat memperkuat kerja sama lintas batas, mulai dari pengembangan industri halal, peningkatan investasi, hingga penguatan konektivitas kawasan perbatasan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dengan delegasi Pemerintah Negeri Sarawak di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (25/6/2026).
Delegasi Sarawak dipimpin Wakil Menteri (Timbalan Menteri) Jabatan Premier Sarawak, Abdul Rahman Junaidi, didampingi sejumlah pejabat yang membidangi pembangunan wilayah, pemerintahan lokal, dan urusan keagamaan.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rahman menyampaikan undangan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk berpartisipasi dalam Borneo International Halal Showcase (BIHAS) 2026 yang akan digelar di Kuching, Sarawak, pada 20–23 Juli 2026.
Menanggapi undangan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi kedua wilayah. Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi juga diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap kunjungan ini melahirkan rumusan yang konkret, nota kesepahaman yang implementatif, serta aksi nyata yang saling menguntungkan bagi Kalimantan Barat dan Sarawak,” ujarnya.
Menurut Norsan, penyelenggaraan BIHAS 2026 merupakan peluang strategis untuk memperkuat posisi Pulau Borneo sebagai pusat pengembangan industri halal di kawasan. Dengan potensi sumber daya alam, sektor pertanian, dan pelaku UMKM yang dimiliki, Kalimantan Barat dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri halal regional maupun global.
Ia menilai sinergi antara Kalimantan Barat dan Sarawak perlu diarahkan pada pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi, termasuk penyelarasan standar produk, sertifikasi halal, promosi perdagangan, hingga perluasan akses pasar internasional.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Sarawak dalam memajukan Borneo International Halal Showcase. Kalimantan Barat, dengan potensi pertanian dan UMKM yang besar, siap bersinergi membangun Borneo Halal Hub. Melalui penyelarasan standar produk dan sertifikasi halal, kita dapat memposisikan Pulau Borneo sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri halal global,” katanya.
Selain membahas sektor industri halal, kedua pihak juga mendiskusikan penguatan konektivitas kawasan perbatasan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lintas negara.
Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendukung peningkatan infrastruktur perbatasan, di antaranya melalui optimalisasi aktivitas perdagangan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong–Tebedu, rencana reaktivasi jalur Temajuk–Telok Melano yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026, serta penguatan jaringan listrik lintas batas Lubok Antu–Nanga Badau.
Menurutnya, peningkatan konektivitas tersebut akan membuka peluang investasi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Melalui kerja sama yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan dengan Negeri Sarawak tidak hanya semakin erat dalam bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi juga mampu menciptakan kawasan perbatasan yang lebih maju, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat regional.
