10 Tuntutan Mahasiswa Kalbar: Penanganan Karhutla, Layanan Kesehatan hingga Klarifikasi NasDem
PONTIANAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tuntutan transparansi terkait isu yang menyeret nama anggota DPRD Kalimantan Barat menjadi sorotan dalam aksi Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalbar, Senin (19/10/2026).
Dalam aksi yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan dilanjutkan ke Kantor Partai NasDem Kalbar itu, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, dan lembaga legislatif.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalbar, Mujid, mengatakan persoalan karhutla masih membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, dampak kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam kesehatan kelompok rentan, seperti bayi, balita, dan lanjut usia.
Ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, mitigasi, pemadaman hingga pemulihan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Persoalan karhutla ini belum juga selesai. Sudah banyak masyarakat Kalbar yang terdampak asap, mulai dari bayi, balita hingga lansia. Bagi kami, ini persoalan yang harus ditangani melalui gerakan konkret pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif,” kata Mujid.
Mahasiswa menilai langkah penanganan di lapangan perlu dibarengi evaluasi berkala agar upaya yang dilakukan benar-benar efektif. Pemerintah juga diminta tidak hanya bergerak saat kebakaran meluas, tetapi memperkuat langkah antisipasi sebelum musim rawan karhutla.
Selain itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu poin yang disorot. Mahasiswa meminta pemerintah menyampaikan perkembangan titik panas, proses pemadaman, serta dampak karhutla secara transparan.
Menurut Mujid, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas untuk mengetahui kondisi terkini dan sejauh mana penanganan telah dilakukan.
“Transparansi data karhutla ini penting. Jangan sampai laporan yang disampaikan seolah-olah semuanya sudah tertangani, tetapi masih ada titik panas yang menyebabkan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota memastikan masyarakat terdampak asap memperoleh akses pemeriksaan dan pengobatan. Penguatan layanan kesehatan dan pemantauan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) turut masuk dalam daftar tuntutan.
Desak Klarifikasi NasDem
Selain persoalan lingkungan dan kesehatan, mahasiswa mendatangi Kantor Partai NasDem Kalbar untuk meminta penjelasan atas informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD Kalbar dari Fraksi NasDem dalam isu peredaran narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Anggota DPRD yang dimaksud disebut berasal dari daerah pemilihan Kota Pontianak. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk menyimpulkan benar atau tidaknya dugaan tersebut, melainkan mendorong adanya klarifikasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Mujid meminta aparat penegak hukum menelaah informasi yang beredar berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing. Ia juga mendesak pengurus Partai NasDem melakukan evaluasi internal terhadap kader yang namanya dikaitkan dengan isu tersebut.
“Kami mendesak instansi terkait dan pengurus NasDem melakukan evaluasi internal terhadap kadernya yang namanya disebut dalam informasi yang beredar. Jika dugaan itu benar dan terbukti, kami berharap ada tindakan tegas. Namun, jika tidak benar, perlu ada klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat,” katanya.
Menurut mahasiswa, kejelasan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Meski demikian, informasi yang beredar di media sosial tetap harus diverifikasi dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang bersalah tanpa pembuktian melalui proses hukum.
Di sisi lain, DPRD Kalbar juga diminta memperkuat fungsi pengawasan serta menjaga integritas lembaga dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Siapkan Aksi Lanjutan
Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi Kalbar menyatakan akan memantau tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan. Mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila tidak memperoleh tanggapan yang dinilai jelas.
“Kami akan melakukan tindak lanjut. Jika tuntutan ini tidak ditanggapi, kami akan turun aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tegas Mujid.
Secara keseluruhan, 10 tuntutan mahasiswa mencakup penanganan karhutla dan dampak kabut asap, jaminan layanan kesehatan bagi warga terdampak, penguatan pemantauan ISPA, transparansi data penanganan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran terkait kebakaran lahan berdasarkan bukti yang memadai.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan penelaahan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang beredar di media sosial, klarifikasi dari Partai NasDem, evaluasi internal terhadap kader yang disebut dalam isu tersebut, serta penguatan pengawasan dan integritas DPRD Kalbar.
Mahasiswa menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial untuk mendorong pemerintah dan lembaga publik lebih terbuka, responsif, serta bertanggung jawab terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Barat.
